SAYA TOLAK APA YANG DINAMAKAN POLITIK SELF-DETERMINATION PEMERINTAH BELANDA

Statement Presiden Republik Indonesia
Kepada Pers Jepang
Di Tokio, 20 September 1961

Case: President Sukarno's reactions in connection with Queen Juliana's annual address before the Dutch Parliament.

"I appreciate Queen Juliana's goodwill towards the West Irian problem. I know, Queen Juliana has in mind the so called policy of "self-determination".

I know also what such a policy of "self-determination" under foreign supervision can bring about. The application of such a policy is not new for us. In Vann Mook's time such a policy of so called "self-determination" resulted in the formation of a "Free East Sumatra", a "Free South Sumatra", a "Free Pasundan (West Java)" a "Free East Java", a "Free Madura", a "Free East Kaminantan", a "Free East Indonesia", and other so called autonomous territories. In doing so, Van Mook actually balkanized Indonesia.

But in 1950 the united people of Indonesia put an end to the life of these so called "Free States", and restored the unitarian Republic of Indonesia.

I reject this so called "self-determination" policy, of the Dutch Government. This policy leads only to trouble in the future.

Let the Dutch Government execute forthwith the transfer of administration over West Irian to the Republic of Indonesia, the way I indicated in my address of 17th August last at Jakarta, and in my Address in Belgrade Conference.

That is a better way. It guarantees the normalization of the relationship between the Republic and the Netherlands".

Hal: Reaksi Presiden Sukarno berhubung dengan pidato tahunan Ratu Juliana di depan Parlemen Belanda.

Saya menghargai goodwill Ratu Juliana terhadap masalah Irian Barat. Saya tahu yang dimaksud oleh Ratu Juliana ialah apa yang dinamakan politik "self-determination".

Saya juga mengetahui apa yang dapat diakibatkan oleh politik "self-determination" semacam itu yang berada di bawah pengawasan asing. Penggunaan politik semacam itu bukanlah merupakan hal yang baru bagi kami. Dijaman Van Mook politik yang dinamakan politik "self-determination" semacam itu menghasilkan pembentukan suatu "Sumatera Timur Merdeka", suatu "Sumatera Selatan Merdeka", suatu Pasundan Merdeka", (Jawa Barat), suatu "Jawa Timur Merdeka", suatu "Madura Merdeka", suatu "Kalimantan Timur Merdeka", suatu "Indonesia Timur Merdeka", dan lain-lain yang dinamakan daerah-daerah otonomi. Dengan demikian Van Mook sebenarnya membalkanisasi Indonesia.

Akan tetapi pada tahun 1950 bangsa Indonesia yang bersatu telah mengakhiri hidup dari apa yang dinamakan "Negara-negara Merdeka" itu dan memulihkan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Saya tolak apa yang dinamakan politik "selfdetermination" Pemerintah Belandaini. Politik semacam ini hanya menimbulkan kekacauan dimasa depan.

Sebaiknya Pemerintah Belanda segera melaksanakan penyerahan administrasi atas Irian Barat kepada Republik Indonesia, secara yang saya singgung dalam pidato saya pada tanggal 17 Agustus yang lalu di Jakarta dan dalam pidato saya di Konperensi Beograd.

Itulah jalan yang lebih baik. Cara ini dijamin normalisasi hubungan antara Republik Indonesia dan Belanda.