logo Undang-Undang dan dokumen lain
Laws and other documents
honai/home page

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2003

TENTANG

PERCEPATAN PELAKSANAAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 45 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN PROPINSI IRIAN JAYA TENGAH, PROPINSI IRIAN JAYA BARAT, KABUPATEN PANIAI, KABUPATEN MIMIKA, KABUPATEN PUNCAK JAYA, DAN KOTA SORONG


PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

a. bahwa untuk pelaksanaan Undang-undang Nomor45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Juan Jaya Tengab, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Panial, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong dipandang perlu dilakukan percepatan penyiapan sarana dan prasarana, pembentukan organisasi perangkat Daerah, dan kegiatan penye-lenggaraan pemerintahan daerah;

b. bahwa sesuai tuntutan dan perkembangan aspirasi masyarakat serta kondisi politik Nasional yang kondusif pada saat mi, maka penyelenggaraan pemerintahan daerah di Propinsi Juan Jaya Barat perlu direalisasikan secara terarah, terpadu, terkoordinasi dan berkesinambungan;

c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan Percepatan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Juan Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota    Sorong, dengan Instruksi Presiden;

Mengingat : 

    1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
    2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonomi di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);
    3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian ( Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah d dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
    4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor60. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
    5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemenntah Pusatdan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
    6. Undang-undang Nomor45 Tahtm 1999 tentang Pembentukan Propinsi (Irian Jaya Tengah, Propinsi (Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3894);
    7. Undang-undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151);
    8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai daerah otonom(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); 
    9. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165); 
    10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penye(enggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor4l, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090); 
    11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Dekonsentrasi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4095); 
    12. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4106).

MENGINTRUKSIKAN:

Kepada : 1. Menteri Dalam Negeri;

    2. Menteri Keuangan;

    3. Gubernur Propinsi Papua;

    4. Bupati/Walikota se Propinsi Papua

Untuk        :

PERTAMA :

Menteri Dalam Negeri me(akukan percepatan pelaksanaan Undang-undang Nomor45 Tahun 1999 tentang Penibentukan Propinsi (Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong, masing-masing dengan tugas sebagai berikut :

Melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemenintahan daerah di Propinsi Inian Jaya Barat dan Propinsi Irian Jaya Tengah.

Mempersiapkan penetapan dan penyesuaian batas-batas wilayah Propinsi Irian Jaya Tentgah, Propinsi Irian Jaya Barat, dan Propinsi Irian Jaya.

Memberikan pembinaan dan pengawasan kepada Propinsi Irian Jaya Barat dan Propinsi Irian Jaya Tengah dalam rangka pembentukan Organisasi Perangkat Daerah.

Memberikan pembinaan dan penÁ kepada P:opinsi Irian Jaya Tengah dan nan Jaya Barat dalam rangka pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi;

Mengaktifkan pejabat Gubernur, para pejabat dan penataan aparatur Pemerintah Propinsi Inian Jaya Barat dan Propinsi Irian Jaya Tengah serta mengupayakan dukungan sarana dan prasarana yang memadai;

Melakukan koordinasi dengan Menteri/Pimpinan Lembaga Non Departemen terkait dan mengadakan pertemuan dengan pejabat Pemerintah Daerah;

Membenikan petunjuk-petunjuk yang berkaitan dengan pelaksanaan Undarig-undang Nomor 45 Tahun 1999.

KEDUA :

Menteri Keuangan menyiapkan anggaran khusus yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Iangkah komprehensif yang belum tertampung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

KETIGA :

Gubernur memberikan dukungan pelaksanaan Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi frian Jaya Tengah, Propinsi tnian Barat, kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong masing-masing dengan tugas sebagai berikut:

Pengalihan personil, pembiayaan, asset dan dokumen.

Supervisi dan dukungan pada pembentukan dan penataan penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom baru.

KEEMPAT :

Bupati/Walikota mendukung untuk memperlancar pengalihan dan penataan penyelenggaraan pemenintahan seperti dimaksud dalam Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999.

KELIMA : 

Untuk memperlancar percepatan pelaksanaan Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999, Menteni Dalam Negeni dapat membentuk Tim Asistensi untuk memberikan dukungan/bimbingan teknis penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Gubernurdan Bupati/Walikota dalam kaitan penyelenggaraan Pemenintahan Propinsi Irian Jaya Barat dan Propinsi Irian Jaya Tengah.

KEENAM :

Agar melaksanakan Instruksi Presiden mi dengan penuh tanggung jawab dan
melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Presiden secara berkata.

Instruksi Presiden mi mulai berlaku pada tangga dikeluarkan

Dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 27 Januari 2003

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

                      ltd

MEGAWATt SOEKARNOPUTRI


Salman sesuam dengan aslinya

Deputi Sekretaris Kabinet
Bmdang Hukum dan
Perundang-undangan,

Ttd

Lambock V. Nahattands 


  © Copyright UNIPA - ANU - UNCEN PapuaWeb Project, 2002-2003.

honai/home page