logo Undang-2, Inpres, dll. - Laws, Decrees, etc. honai/home page

Bentuk: PERATURAN PEMERINTAH (PP)

Oleh: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 65 TAHUN 1996 (65/1996)

Tanggal: 31 OKTOBER 1996 (JAKARTA)

Sumber: LN 1996/97

Tentang: PEMBENTUKAN LIMAPULUH TIGA KECAMATAN DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JAYAWIJAYA, SORONG, MANOKWARI, NABIRE, MERAUKE, JAYAPURA, YAPEN WAROPEN, FAK-FAK, BIAK NUMFOR, KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II JAYAPURA, KABUPATEN PUNCAK JAYA, DAN KABUPATEN PANIAI DALAM WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I IRIAN JAYA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

a. bahwa mengingat keadaan wilayah yang cukup luas, kondisi geografis yang cukup berat dan terbatasnya sarana/prasarana transportasi dan komunikasi serta meningkatnya berbagai kegiatan pembangunan di wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Jaya-wijaya, Sorong, Manokwari, Nabire, Merauke, Jayapura, Yapen Waropen, Fakfak, Biak Numfor, Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kabupaten Paniai dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya, maka untuk lebih memperlancar pelaksanaan tugas-tugas pelayanan di bidang pemerintahan dan pembangunan serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dipandang perlu membentuk Kecamatan baru di wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dan Kabupaten tersebut;

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 75 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah, pembentukan Kecamatan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907) Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1973 tentang Perubahan Nama Propinsi Irian Barat menjadi Irian Jaya (Lembaran Negara Tahun 1973 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2997);

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Paniai, Perubahan Nama dan Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Paniai di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3648);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBENTUKAN LIMAPULUH TIGA KECAMATAN DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JAYAWIJAYA, SORONG, MANOKWARI, NABIRE, MERAUKE, JAYAPURA, YAPEN WAROPEN, FAK-FAK, BIAK NUMFOR, KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II JAYAPURA, KABUPATEN PUNCAK JAYA, DAN KABUPATEN PANIAI DALAM WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I IRIAN JAYA.

Pasal 1

(1) Membentuk Kecamatan Kanggime di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Jayawijaya, yang meliputi wilayah:

a. Desa Kanggime;

b. Desa Mortele;

c. Desa Wuluk;

d. Desa Egoni;

e. Desa Bogonuk;

f. Desa Paba;

g. Desa Lugwi;

h. Desa Yaliwak;

i. Desa Nabunage;

j. Desa Kupara;

k. Desa Kumbur;

l. Desa Kokondao;

m. Desa Nunggawi.

(2) Pusat Pemerintahan Kecamatan Kanggime sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di Desa Kanggine.

(3) Wilayah Kecamatan Kanggime sebagaimana dimaksud pada ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Karubaga.

Pasal 2

(1) Membentuk Kecamatan Kembu di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Jayawijaya, yang meliputi wilayah:

a. Desa Kembu;

b. Desa Panaga;

c. Desa Tirib;

d. Desa Waroga;

e. Desa Umagi;

f. Desa Kalarin;

g. Desa Yogwewe;

h. Desa Yali;

i. Desa Nambu;

j. Desa Mamit;

k. Desa Nolopur;

l. Desa Kagi;

m. Desa Telenggeme;

n. Desa Gelok.

(2) Pusat Pemerintahan Kecamatan Kembu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di Desa Kembu.

(3) Wilayah Kecamatan Kembu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Karubaga.

Pasal 3

Dengan dibentuknya Kecamatan Kanggime dan Kecamatan Kembu, maka wilayah Kecamatan Karubaga dikurangi dengan wilayah Kecamatan Kanggime dan wilayah Kecamatan Kembu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (1).

Pasal 4

(1) Membentuk Kecamatan Kobakma di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Jayawijaya, yang meliputi wilayah:

a. Desa Kobakma;

b. Desa Wanggulom;

c. Desa Seralema;

d. Desa Gimbis;

e. Desa Boroges;

f. Desa Anduang;

g. Desa Luarima;

h. Desa Ninugagas.

(2) Wilayah Kecamatan Kobakma sebagaimana dimaksud pada ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Bokondini.

(3) Dengan dibentuknya Kecamatan Kobakma, maka wilayah Kecamatan Bokondini dikurangi dengan wilayah Kecamatan Kobakma sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Pusat Pemerintahan Kecamatan Kobakma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di Desa Kobakma.

Pasal 5

(1) Membentuk Kecamatan Ninia di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Jayawijaya, yang meliputi wilayah:

a. Desa Ninia;

b. Desa Korupun;

c. Desa Holuwon;

d. Desa Yabi;

e. Desa Kabianggama;

f. Desa Landa;

g. Desa Bomela;

h. Desa Wanem;

i. Desa Sumo;

j. Desa Suntamon;

k. Desa Soba.

(2) Pusat Pemerintahan Kecamatan Ninia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di Desa Ninia.

(3) Wilayah Kecamatan Ninia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Kurima.

Pasal 6

(1) Membentuk Kecamatan Apalapsili di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Jayawijaya, yang meliputi wilayah:

a. Desa Apalapsili;

b. Desa Walarek;

c. Desa Elelim I;

d. Desa Elelim II;

e. Desa Gilika;

f. Desa Werenggik.

(2) Pusat Pemerintahan Kecamatan Apalapsili sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di Desa Alapsili.

(3) Wilayah Kecamatan Apalapsili sebagaimana dimaksud pada ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Kurima.

Pasal 7

(1) Membentuk Kecamatan Anggruk di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Jayawijaya, yang meliputi wilayah:

a. Desa Yaholikma;

b. Desa Hereki;

c. Desa Mimbaham;

d. Desa Heriapini;

e. Desa Pelentum;

f. Desa Ubahak;

g. Desa Saruk;

h. Desa Walma;

i. Desa Solinggul;

j. Desa Siwikma;

k. Desa Piliam;

l. Desa Pontenpelek;

m. Desa Pontenikma;

n. Desa Sali;

o. Desa Kosarek;

p. Desa Nohomas;

q. Desa Sosowikma;

r. Desa Pini;

s. Desa Kona;

t. Desa Endoman;

u. Desa Nipsan;

v. Desa Lelambo;

w. Desa Tibul;

x. Desa Sobundalek;

y. Desa Nalca.

(2) Pusat Pemerintahan Kecamatan Anggruk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di Desa Yaholikma.

(3) Wilayah Kecamatan Anggruk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Kurima.

Pasal 8

Dengan dibentuknya Kecamatan Ninia, Kecamatan Apalapsili, dan Kecamatan Anggruk, maka wilayah Kecamatan Kurima dikurangi dengan wilayah Kecamatan Ninia, wilayah Kecamatan Apalapsili dan wilayah Kecamatan Anggruk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1).

Pasal 9

(1) Membentuk Kecamatan Bolakme di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Jayawijaya, yang meliputi wilayah:

a. Desa Bolakme;

b. Desa Tagime;

c. Desa Munak;

d. Desa Trilingga;

e. Desa Ilugwa;

f. Desa Wallo;

g. Desa Porome;

h. Desa Yelengga;

i. Desa Bugi;

j. Desa Danama;

k. Desa Kalarin;

l. Desa Melenggama;

m. Desa Tanahmerah.

(2) Wilayah Kecamatan Bolakme sebagaimana dimaksud pada ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Kelila.

(3) Dengan dibentuknya Kecamatan Bolakme, maka wilayah Kecamatan Kelila dikurangi dengan wilayah Kecamatan Bolakme sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Pusat Pemerintahan Kecamatan Bolakme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di Desa Bolakme.

Pasal 10

(1) Membentuk Kecamatan Gameliya di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Jayawijaya, yang meliputi wilayah:

a. Desa Gameliya;

b. Desa Ayafofa;

c. Desa Ekapame;

d. Desa Pindalo;

e. Desa Piwugun;

f. Desa Gukop;

g. Desa Labora;

h. Desa Megalunik;

i. Desa Lelam.

(2) Wilayah Kecamatan Gameliya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Makki.

(3) Dengan dibentuknya Kecamatan Gameliya, maka wilayah Kecamatan Makki dikurangi dengan wilayah Kecamatan Gameliya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Pusat Pemerintahan Kecamatan Gameliya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di Desa Gameliya.

Pasal 11

(1) Membentuk Kecamatan Kenyam di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Jayawijaya, yang meliputi wilayah:

a. Desa Kenyam I;

b. Desa Kenyam II;

c. Desa Ndugwa.

(2) Pusat Pemerintahan Kecamatan Kenyam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di Desa Kenyam I.

(3) Wilayah Kecamatan Kenyam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Tiom.

Pasal 12

(1) Membentuk Kecamatan Mapenduma di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Jayawijaya, yang meliputi wilayah:

a. Desa Jigi I;

b. Desa Jigi II;

c. Desa Mapenduma;

d. Desa Mugi.

(2) Pusat Pemerintahan Kecamatan Mapenduma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di Desa Jigi I.

(3) Wilayah Kecamatan Mapenduma sebagaimana dimaksud pada ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Tiom.

Pasal 13

(1) Membentuk Kecamatan Pirime di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Jayawijaya, yang meliputi wilayah:

a. Desa Pirime;

b. Desa Umbanume;

c. Desa Milimbo;

d. Desa Wamindik;

e. Desa Melendik;

f. Desa Ekaba;

g. Desa Yiwili;

h. Desa Anitila;

i. Desa Dimba;

j. Desa Golo.

(2) Pusat Pemerintahan Kecamatan Pirime sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di Desa Pirime.

(3) Wilayah Kecamatan Pirime sebagaimana dimaksud pada ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Tiom.

Pasal 14

Dengan dibentuknya Kecamatan Kenyam, Kecamatan Mapenduma, dan Kecamatan Pirime, maka wilayah Kecamatan Tiom dikurangi dengan wilayah Kecamatan Kenyam, wilayah Kecamatan Mapenduma, dan wilayah Kecamatan Pirime sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 ayat (1), dan Pasal 13 ayat (1).

Pasal 15

(1) Membentuk Kecamatan Iwur di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Jayawijaya, yang meliputi wilayah:

a. Desa Iwur;

b. Desa Kurumkin;

c. Desa Walapkubun;

d. Desa Arintap;

e. Desa Pepera.

(2) Wilayah Kecamatan Iwur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Oksibil.

(3) Dengan dibentuknya Kecamatan Iwur, maka wilayah Kecamatan Oksibil dikurangi dengan wilayah Kecamatan Iwur sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Pusat Pemerintahan Kecamatan Iwur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di Desa Iwur.

Pasal 16

(1) Membentuk Kecamatan Hubikosi di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Jayawijaya, yang meliputi wilayah:

a. Desa Hubikosi;

b. Desa Habema;

c. Desa Ibele;

d. Desa Heatnem;

e. Desa Kosihilapok.

(2) Wilayah Kecamatan Hubikosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Wamena.

(3) Dengan dibentuknya Kecamatan Hubikosi, maka wilayah Kecamatan Wamena dikurangi dengan wilayah Kecamatan Hubikosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Pusat Pemerintahan Kecamatan Hubikosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di Desa Hubikosi.

Pasal 17

(1) Membentuk Kecamatan Abenaho di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Jayawijaya, yang meliputi wilayah:

a. Desa Abenaho;

b. Desa Wambalfak;

c. Desa Landikma;

d. Desa Wadangku.

(2) Wilayah Kecamatan Abenaho sebagaimana dimaksud pada ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Kuruluk.

(3) Dengan dibentuknya Kecamatan Abenaho, maka wilayah Kecamatan Kuruluk dikurangi dengan wilayah Kecamatan Abenaho sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Pusat Pemerintahan Kecamatan Abenaho sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di Desa Abenaho.

Pasal 18

(1) Membentuk Kecamatan Batom di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Jayawijaya, yang meliputi wilayah:

a. Desa Batom;

b. Desa Okhim;

c. Desa Kukihil;

d. Desa Okyob;

e. Desa Oketur.

(2) Wilayah Kecamatan Batom sebagaimana dimaksud pada ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Kiwirok.

(3) Dengan dibentuknya Kecamatan Batom, maka wilayah Kecamatan Kiwirok dikurangi dengan wilayah Kecamatan Batom sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Pusat Pemerintahan Kecamatan Batom sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di Desa Batom.

Pasal 19

(1) Membentuk Kecamatan Borme di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Jayawijaya, yang meliputi wilayah:

a. Desa Borme;

b. Desa Omban;

c. Desa Taramlu;

d. Desa Bime.

(2) Wilayah Kecamatan Borme sebagaimana dimaksud pada ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Okbibab.

(3) Dengan dibentuknya Kecamatan Borme, maka wilayah Kecamatan Okbibab dikurangi dengan wilayah Kecamatan Borme sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Pusat Pemerintahan Kecamatan Borme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di Desa Borme.

Pasal 20

(1) Membentuk Kecamatan Sawiat di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sorong, yang meliputi wilayah:

a.  Desa Wenslolo;

b.  Desa Pasir Putih;

c.  Desa Welek;

d.  Desa Klamit;

e.  Desa Mlablolo;

f.  Desa Sawiat;

g.  Desa Kofalit;

h.  Desa Sosnek;

i.  Desa Eles.

(2) Wilayah Kecamatan Sawiat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Teminabuan.

(3) Dengan dibentuknya Kecamatan Sawiat, maka wilayah Kecamatan Teminabuan dikurangi dengan wilayah Kecamatan Sawiat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Pusat Pemerintahan Kecamatan Sawiat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di Desa Wenslolo.

Pasal 21

(1) Membentuk Kecamatan Samate di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sorong, yang meliputi wilayah:

a. Desa Samate;

b. Desa Kapatlap;

c. Desa Jefman;

d. Desa Amdui;

e. Desa Yenanas;

f. Desa Arefi;

g. Desa Yansaway;

h. Desa Kaliam;

i. Desa Solol;

j. Desa Waijan;

k. Desa Kalobo.

(2) Wilayah Kecamatan Samate sebagaimana dimaksud pada ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Salawati.

(3) Dengan dibentuknya Kecamatan Samate, maka wilayah Kecamatan Salawati dikurangi dengan wilayah Kecamatan Samate sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Pusat Pemerintahan Kecamatan Samate sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di Desa Samate.

(5) Pusat Pemerintahan Kecamatan Salawati dipindahkan dari Kelurahan Doom ke Desa Katinim.

Pasal 22

(1) Membentuk Kecamatan Prafi di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Manokwari, yang meliputi wilayah:

a. Desa Prafi Mulia;

b. Desa Umbuy;

c. Desa Nimbay;

d. Desa Prafi;

e. Desa Desay;

f. Desa Aimasi;

g. Desa Udapi Hilir.

(2) Pusat Pemerintahan Kecamatan Prafi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di Desa Prafi Mulia.

(3) Wilayah Kecamatan Prafi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Warmare.

Pasal 23

(1) Membentuk Kecamatan Minyambouw di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Manokwari, yang meliputi wilayah:

a. Desa Minyambouw;

b. Desa Demaisi;

c. Desa Awibehei;

d. Desa Indabri;

e. Desa Mokwam;

f. Desa Amber;

g. Desa Catubow;

h. Desa Sugemah;

i. Desa Nungkimor;

j. Desa Ikimabau;

k. Desa Masabui.

(2) Pusat Pemerintahan Kecamatan Minyambouw sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di Desa Minyambouw.

(3) Wilayah Kecamatan Minyambouw sebagaimana dimaksud pada ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Warmare.

Pasal 24

Dengan dibentuknya Kecamatan Prafi dan Kecamatan Minyambouw, maka wilayah Kecamatan Warmare dikurangi dengan wilayah Kecamatan Prafi dan wilayah Kecamatan Minyambouw sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dan Pasal 23 ayat (1).

Pasal 25

(1) Membentuk Kecamatan Masni di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Manokwari, yang meliputi wilayah:

a. Desa Sumber Boga;

b. Desa Prafi Barat;

c. Desa Muara Prafi;

d. Desa Kaironi;

e. Desa Masni;

f. Desa Macuan;

g. Desa Sidey;

h. Desa Waryori;

i. Desa Bowi Subur.

(2) Wilayah Kecamatan Masni sebagaimana dimaksud pada ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Manokwari.

(3) Dengan dibentuknya Kecamatan Masni, maka wilayah Kecamatan Manokwari dikurangi dengan wilayah Kecamatan Masni sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Pusat Pemerintahan Kecamatan Masni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di Desa Sumber Boga.

Pasal 26

(1) Membentuk Kecamatan Aranday di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Manokwari, yang meliputi wilayah:

a. Desa Aranday;

b. Desa Tomu;

c. Desa Taroi;

d. Desa Weriagar;

e. Desa Kalitami.

(2) Wilayah Kecamatan Aranday sebagaimana dimaksud pada ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Bintuni.

(3) Dengan dibentuknya Kecamatan Aranday, maka wilayah Kecamatan Bintuni dikurangi dengan wilayah Kecamatan Aranday sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Pusat Pemerintahan Kecamatan Aranday sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di Desa Aranday.

Pasal 27

(1) Membentuk Kecamatan Sururey di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Manokwari, yang meliputi wilayah:

a.  Desa Sururey;

b.  Desa Debetik;

c.  Desa Kusmena;

d.  Desa Iran Meba;

e.  Desa Tohosta;

f.  Desa Isim;

g.  Desa Tubes.

(2) Wilayah Kecamatan Sururey sebagaimana dimaksud pada ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Anggi.

(3) Dengan dibentuknya Kecamatan Sururey, maka wilayah Kecamatan Anggi dikurangi dengan wilayah Kecamatan Sururey sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Pusat Pemerintahan Kecamatan Sururey sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di Desa Sururey.

Pasal 28

(1) Membentuk Kecamatan Wanggar di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nabire, yang meliputi wilayah:

a.  Desa Bumi Mulia;

b.  Desa Waroki;

c.  Desa Gerbang Sadu;

d.  Desa Wadio;

e.  Desa Bumi Raya;

f.  Desa Kalisemen;

g.  Desa Wanggar Sari;

h.  Desa Wiraska;

i.  Desa Wanggar Pantai;

j.  Kelurahan Bumi Wonorejo;

k.  Kelurahan Kalibobo.

(2) Wilayah Kecamatan Wanggar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Nabire.

(3) Dengan dibentuknya Kecamatan Wanggar, maka wilayah Kecamatan Nabire dikurangi dengan wilayah Kecamatan Wanggar sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Pusat Pemerintahan Kecamatan Wanggar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di Desa Bumi Mulia.

Pasal 29

(1) Membentuk Kecamatan Sukikai di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nabire, yang meliputi wilayah:

a.  Desa Apogomakida;

b.  Desa Sukikai;

c.  Desa Denieode;

d.  Desa Yogeyepa;

e.  Desa Abouyaga;

f.  Desa Modio;

g.  Desa Putapa.

(2) Wilayah Kecamatan Sukikai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Mapia.

(3) Dengan dibentuknya Kecamatan Sukikai, maka wilayah Kecamatan Mapia dikurangi dengan wilayah Kecamatan Sukikai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

(4) Pusat Pemerintahan Kecamatan Sukikai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di Desa Apogomakida.

Pasal 30

(1) Membentuk Kecamatan Ikrar di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nabire, yang meliputi wilayah:

a. Desa Idakebo;

b. Desa Pugatadi I;

c. Desa Pugatadi II;

d. Desa Ikrar;

e. Desa Tibai;

f. Desa Boduda;

g. Desa Upapuga;

h. Desa Yatapoga;

i. Desa Bunauwo.

(2) Wilayah Kecamatan Ikrar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Kamu.

(3) Dengan dibentuknya Kecamatan Ikrar, maka wilayah Kecamatan Kamu dikurangi dengan wilayah Kecamatan Ikrar sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Pusat Pemerintahan Kecamatan Ikrar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di Desa Idakebo.

Pasal 31

(1) Membentuk Kecamatan Kurik di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Merauke, yang meliputi wilayah:

a. Desa Harapan Makmur;

b. Desa Kumbe;

c. Desa Onggari;

d. Desa Rawasari;

e. Desa Padang Raharja;

f. Desa Kurik;

g. Desa Telagasari;

h. Desa Sumber Rejeki;

i. Desa Jaya Makmur;

j. Desa Koa;

k. Desa Sumber Mulya;

l. Desa Kaliki;

m. Desa Ivimahad;

n. Desa Kaliburse;

o. Desa Domande;

p. Desa Baad;

q. Desa Senegi;

r. Desa Wajau;

s. Desa Salor Indah;

t. Desa Suka Maju.

(2) Wilayah Kecamatan Kurik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Merauke.

(3) Dengan dibentuknya Kecamatan Kurik, maka wilayah Kecamatan Merauke dikurangi dengan wilayah Kecamatan Kurik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Pusat Pemerintahan Kecamatan Kurik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di Desa Harapan Makmur.

Pasal 32

(1) Membentuk Kecamatan Akat wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Merauke, yang meliputi wilayah:

a. Desa Akat;

b. Desa Yetsy;

c. Desa Powetsy;

d. Desa Manepsimni;

e. Desa Beco;

f. Desa Yoni;

g. Desa Buetkwar;

h. Desa Sesakam;

i. Desa Pau.

(2) Wilayah Kecamatan Akat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Agats.

(3) Dengan dibentuknya Kecamatan Akat, maka wilayah Kecamatan Agats dikurangi dengan wilayah Kecamatan Akat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Pusat Pemerintahan Kecamatan Akat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di Desa Akat.

Pasal 33

(1) Membentuk Kecamatan Suator di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Merauke, yang meliputi wilayah:

a. Desa Binam;

b. Desa Dekamer;

c. Desa Daikot;

d. Desa Somnak;

e. Desa Patippi;

f. Desa Woutu;

g. Desa Pirabanak;

h. Desa Vakam;

i. Desa Vagabus;

j. Desa Burbis;

k. Desa Asarep;

l. Desa Wowi;

m. Desa Karbis;

n. Desa Jinak;

o. Desa Bubis;

p. Desa Sorai.

(2) Wilayah Kecamatan Suator sebagaimana dimaksud pada ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Citak Mitak.

(3) Dengan dibentuknya Kecamatan Suator, maka wilayah Kecamatan Citak Mitak dikurangi dengan wilayah Kecamatan Suator sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Pusat Pemerintahan Kecamatan Suator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di Desa Binam.

Pasal 34

(1) Membentuk Kecamatan Fayit di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Merauke, yang meliputi wilayah:

a. Desa Basim;

b. Desa Waras;

c. Desa Biopis;

d. Desa Nanay;

e. Desa Wiyar;

f. Desa Kagas;

g. Desa Bagair;

h. Desa Bawos;

i. Desa Piramat;

j. Desa Tauro;

k. Desa Pirien;

l. Desa Ocenep.

(2) Wilayah Kecamatan Fayit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Pantai Kasuari.

(3) Dengan dibentuknya Kecamatan Fayit, maka wilayah Kecamatan Pantai Kasuari dikurangi dengan wilayah Kecamatan Fayit sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Pusat Pemerintahan Kecamatan Fayit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di Desa Basim.

Pasal 35

(1) Membentuk Kecamatan Haju di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Merauke, yang meliputi wilayah:

a. Desa Yagatsu;

b. Desa Amagatsu;

c. Desa Katage;

d. Desa Sogope;

e. Desa Wiyage;

f. Desa Kasima;

g. Desa Amenda;

h. Desa Kaibu;

i. Desa Omuro;

j. Desa Okor;

k. Desa Atsipm;

l. Desa Tsemtaipm;

m. Desa Geiripm;

n. Desa Warogon;

o. Desa Kaibusene;

p. Desa Arare;

q. Desa Pagai;

r. Desa Kerke.

(2) Wilayah Kecamatan Haju sebagaimana dimaksud pada ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Assue.

(3) Dengan dibentuknya Kecamatan Haju, maka wilayah Kecamatan Assue dikurangi dengan wilayah Kecamatan Haju sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Pusat Pemerintahan Kecamatan Haju sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di Desa Yagatsu.

Pasal 36

(1) Membentuk Kecamatan Skamto di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura, yang meliputi wilayah:

a. Desa Jaipuri;

b. Desa Skamto;

c. Desa Arsopura.

(2) Wilayah Kecamatan Skamto sebagaimana dimaksud pada ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Arso.

(3) Dengan dibentuknya Kecamatan Skamto, maka wilayah Kecamatan Arso dikurangi dengan wilayah Kecamatan Skamto sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Pusat Pemerintahan Kecamatan Skamto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di Desa Jaipuri.

Pasal 37

(1) Membentuk Kecamatan Kemtuk di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura, yang meliputi wilayah:

a. Desa Sama;

b. Desa Mamda Yawan;

c. Desa Mamda;

d. Desa Mamei;

e. Desa Nambon;

f. Desa Kwansu;

g. Desa Soaib;

h. Desa Sabeap Kecil;

i. Desa Sekori.

(2) Wilayah Kecamatan Kemtuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Kemtugresi.

(3) Dengan dibentuknya Kecamatan Kemtuk, maka wilayah Kecamatan Kemtugresi dikurangi dengan wilayah Kecamatan Kemtuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Pusat Pemerintahan Kecamatan Kemtuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di Desa Sama.

Pasal 38

(1) Membentuk Kecamatan Nimbokrang di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura, yang meliputi wilayah:

a.  Desa Nimbokrang;

b.  Desa Benyom Jaya I;

c.  Desa Benyom Jaya II;

d.  Desa Berap;

e.  Desa Hamonggrang.

(2) Wilayah Kecamatan Nimbokrang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Nimboran.

(3) Dengan dibentuknya Kecamatan Nimbokrang, maka wilayah Kecamatan Nimboran dikurangi dengan wilayah Kecamatan Nimbokrang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Pusat Pemerintahan Kecamatan Nimbokrang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di Desa Nimbokrang.

Pasal 39

(1) Membentuk Kecamatan Sentani Barat di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura, yang meliputi wilayah:

a. Desa Dosay;

b. Desa Maribu;

c. Desa Waibron;

d. Desa Sabron;

e. Desa Doyo;

f. Desa Sosiri;

g. Desa Yakonde;

h. Desa Dondai;

i. Desa Doyo Lama;

j. Desa Kanda.

(2) Pusat Pemerintahan Kecamatan Sentani Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di Desa Dosay.

(3) Wilayah Kecamatan Sentani Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Sentani.

Pasal 40

(1) Membentuk Kecamatan Sentani Timur di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura, yang meliputi wilayah:

a. Desa Nolokla;

b. Desa Puay;

c. Desa Ayapo;

d. Desa Asei Besar;

e. Desa Asei Kecil;

f. Desa Nendali.

(2) Pusat Pemerintahan Kecamatan Sentani Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di Desa Nolokla.

(3) Wilayah Kecamatan Sentani Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Sentani.

Pasal 41

Dengan dibentuknya Kecamatan Sentani Barat dan Kecamatan Sentani Timur, maka wilayah Kecamatan Sentani dikurangi dengan wilayah Kecamatan Sentani Barat dan wilayah Kecamatan Sentani Timur sebagaimana dalam Pasal 39 ayat (1) dan Pasal 40 ayat (1).

Pasal 42

(1) Membentuk Kecamatan Angkaisera di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Yapen Waropen, yang meliputi wilayah:

a. Desa Menawi;

b. Desa Aitiri;

c. Desa Kontiunai;

d. Desa Kabuena;

e. Desa Borai;

f. Desa Ambai;

g. Desa Rondepi;

h. Desa Kawipi;

i. Desa Wadapi;

j. Desa Wawuti;

k. Desa Kainui;

l. Desa Saweru.

(2) Wilayah Kecamatan Angkaisera sebagaimana dimaksud pada ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Yapen Selatan.

(3) Dengan dibentuknya Kecamatan Angkaisera, maka wilayah Kecamatan Yapen Selatan dikurangi dengan wilayah Kecamatan Angkaisera sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Pusat Pemerintahan Kecamatan Angkaisera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di Desa Menawi.

Pasal 43

(1) Membentuk Kecamatan Poom di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Yapen Waropen, yang meliputi wilayah:

a. Desa Poom II;

b. Desa Poom I;

c. Desa Serewen;

d. Desa Makiroan;

e. Desa Munggui;

f. Desa Asai;

g. Desa Windesi;

h. Desa Kaonda;

i. Desa Karawi;

j. Desa Rosbori.

(2) Wilayah Kecamatan Poom sebagaimana dimaksud pada ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Yapen Barat.

(3) Dengan dibentuknya Kecamatan Poom, maka wilayah Kecamatan Yapen Barat dikurangi dengan wilayah Kecamatan Poom sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Pusat Pemerintahan Kecamatan Poom sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di Desa Poom II.

Pasal 44

(1) Membentuk Kecamatan Masirei di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Yapen Waropen, yang meliputi wilayah:

a. Desa Urato;

b. Desa Awaso;

c. Desa Saurisirami;

d. Desa Fafai;

e. Desa Odase;

f. Desa Wonti;

g. Desa Reseisayati;

h. Desa Mambai.

(2) Wilayah Kecamatan Masirei sebagaimana dimaksud pada ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Waropen Bawah.

(3) Dengan dibentuknya Kecamatan Masirei, maka wilayah Kecamatan Waropen Bawah dikurangi dengan wilayah Kecamatan Masirei sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Pusat Pemerintahan Kecamatan Masirei sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di Desa Urato.

Pasal 45

(1) Membentuk Kecamatan Fakfak Barat di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Fakfak, yang meliputi wilayah:

a. Desa Werba;

b. Desa Kiat;

c. Desa Purwasak;

d. Desa Werpigan;

e. Desa Werabuan;

f. Desa Siboru;

g. Desa Sipatnanan.

(2) Pusat Pemerintahan Kecamatan Fakfak Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di Desa Werba.

(3) Wilayah Kecamatan Fakfak Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Fakfak.

Pasal 46

(1) Membentuk Kecamatan Fakfak Timur di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Fakfak, yang meliputi wilayah:

a. Desa Tunas Gain;

b. Desa Antalisa;

c. Desa Faukia;

d. Desa Tarak;

e. Desa Tuburwasak;

f. Desa Mas;

g. Desa Urat;

h. Desa Sanggram;

i. Desa Waserat;

j. Desa Wambar;

k. Desa Kotam;

l. Desa Kwama;

m. Desa Wayati.

(2) Pusat Pemerintahan Kecamatan Fakfak Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di Desa Tunas Gain.

(3) Wilayah Kecamatan Fakfak Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Fakfak.

Pasal 47

Dengan dibentuknya Kecamatan Fakfak Barat dan Kecamatan Fakfak Timur, maka wilayah Kecamatan Fakfak dikurangi dengan wilayah Kecamatan Fakfak Barat dan wilayah Kecamatan Fakfak Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) dan Pasal 46 ayat (1).

Pasal 48

(1) Membentuk Kecamatan Buruway di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Fakfak, yang meliputi wilayah:

a. Desa Kambala;

b. Desa Yarona;

c. Desa Edor;

d. Desa Tairi;

e. Desa Gaka;

f. Desa Guriasa;

g. Desa Adijaya;

h. Desa Ulan Jaya;

i. Desa Buruway;

j. Desa Hia.

(2) Wilayah Kecamatan Buruway sebagaimana dimaksud pada ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Kaimana.

(3) Dengan dibentuknya Kecamatan Buruway, maka wilayah Kecamatan Kaimana dikurangi dengan wilayah Kecamatan Buruway sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Pusat Pemerintahan Kecamatan Buruway sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di Desa Kambala.

Pasal 49

(1) Membentuk Kecamatan Warsa di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Biak Numfor, yang meliputi wilayah:

a. Desa Doubo;

b. Desa Marur;

c. Desa Diano;

d. Desa Sawai;

e. Desa Aman;

f. Desa Yeruboi;

g. Desa Amoy;

h. Desa Inswanbesi;

i. Desa Koyomi;

j. Desa Wasani;

k. Desa Sansundi;

l. Desa Yawosi.

(2) Wilayah Kecamatan Warsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Biak Utara.

(3) Dengan dibentuknya Kecamatan Warsa, maka wilayah Kecamatan Biak Utara dikurangi dengan wilayah Warsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Pusat Pemerintahan Kecamatan Warsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di Desa Doubo.

Pasal 50

(1) Membentuk Kecamatan Yendidori di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Biak Numfor, yang meliputi wilayah:

a. Desa Yendidori;

b. Desa Urfu;

c. Desa Adoki;

d. Desa Samber;

e. Desa Inggiri;

f. Desa Sorido;

g. Desa Yafdas;

h. Desa Sambawofuar;

i. Desa Moibaken;

j. Desa Wirmaker;

k. Desa Syabes;

l. Desa Sambersup;

m. Desa Waroi.

(2) Pusat Pemerintahan Kecamatan Yendidori sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di Desa Yendidori.

(3) Wilayah Kecamatan Yendidori sebagaimana dimaksud pada ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Biak Kota.

Pasal 51

(1) Membentuk Kecamatan Samofa di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Biak Numfor, yang meliputi wilayah:

a. Kelurahan Samofa;

b. Kelurahan Brambaken;

c. Desa Maryendi;

d. Desa Mandouw;

e. Desa Sumberker;

f. Desa Swapodido;

g. Desa Mokmer;

h. Desa Paray.

(2) Pusat Pemerintahan Kecamatan Samofa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di Kelurahan Samofa.

(3) Wilayah Kecamatan Samofa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Biak Kota.

Pasal 52

Dengan dibentuknya Kecamatan Yendidori dan Kecamatan Samofa, maka wilayah Kecamatan Biak Kota dikurangi dengan wilayah Yendidori dan wilayah Samofa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (1).

Pasal 53

(1) Membentuk Kecamatan Padaido di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Biak Numfor, yang meliputi wilayah:

a. Desa Wundi;

b. Desa Pay;

c. Desa Nusi Babaruk;

d. Desa Auki;

e. Desa Mbromsi;

f. Desa Meos Mangguandi;

g. Desa Pasi;

h. Desa Samber Pasi;

i. Desa Saribra;

j. Desa Padaido;

k. Desa Nyansoren.

(2) Wilayah Kecamatan Padaido sebagaimana dimaksud pada ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Biak Timur.

(3) Dengan dibentuknya Kecamatan Padaido, maka wilayah Kecamatan Biak Timur dikurangi dengan wilayah Padaido sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Pusat Pemerintahan Kecamatan Padaido sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di Desa Wundi.

Pasal 54

(1) Membentuk Kecamatan Muara Tami di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura, yang meliputi wilayah:

a. Desa Skow Mabo;

b. Desa Skow Yambe;

c. Desa Skow Sae;

d. Desa Koya Barat;

e. Desa Koya Timur;

f. Desa Holtekamp.

(2) Wilayah Kecamatan Muara Tami sebagaimana dimaksud pada ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Abepura.

(3) Dengan dibentuknya Kecamatan Muara Tami, maka wilayah Kecamatan Abepura dikurangi dengan wilayah Kecamatan Muara Tami sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Pusat Pemerintahan Kecamatan Muara Tami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di Desa Skow Mabo.

Pasal 55

(1) Membentuk Kecamatan Fawi di wilayah Kabupaten Puncak Jaya, yang meliputi wilayah:

a. Desa Fawi;

b. Desa Kiyage;

c. Desa Dovo;

d. Desa Iratori;

e. Desa Dagai;

f. Desa Gueri;

g. Desa Bakusi;

h. Desa Turmo;

i. Desa Kordesi;

j. Desa Faisau;

k. Desa Tayai.

(2) Wilayah Kecamatan Fawi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Mulia.

(3) Dengan dibentuknya Kecamatan Fawi, maka wilayah Kecamatan Mulia dikurangi dengan wilayah Kecamatan Fawi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Pusat Pemerintahan Kecamatan Fawi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di Desa Fawi.

Pasal 56

(1) Membentuk Kecamatan Agisiga di wilayah Kabupaten Paniai, yang meliputi wilayah:

a. Desa Unabundoga;

b. Desa Mbamogo;

c. Desa Wabui;

d. Desa Kulapa;

e. Desa Pigisiga;

f. Desa Tausiga;

g. Desa Agisiga;

h. Desa Balamai;

i. Desa Sanabe.

(2) Wilayah Kecamatan Agisiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Sugapa.

(3) Dengan dibentuknya Kecamatan Agisiga, maka wilayah Kecamatan Sugapa dikurangi dengan wilayah Kecamatan Agisiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Pusat Pemerintahan Kecamatan Agisiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di Desa Unabundoga.

Pasal 57

(1) Membentuk Kecamatan Biandoga di wilayah Kabupaten Paniai, yang meliputi wilayah:

a. Desa Bagatadi;

b. Desa Sabisa;

c. Desa Yamei;

d. Desa Biandoga;

e. Desa Kalowa;

f. Desa Bugalaga;

g. Desa Yagaito.

(2) Wilayah Kecamatan Biandoga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Homeyo.

(3) Dengan dibentuknya Kecamatan Biandoga, maka wilayah Kecamatan Homeyo dikurangi dengan wilayah Kecamatan Biandoga sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Pusat Pemerintahan Kecamatan Biandoga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di Desa Bagatadi.

Pasal 58

(1) Membentuk Kecamatan Bibida di wilayah Kabupaten Paniai, yang meliputi wilayah:

a. Desa Bibida;

b. Desa Ugidimi;

c. Desa Duma;

d. Desa Dogomo.

(2) Wilayah Kecamatan Bibida sebagaimana dimaksud pada ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Paniai Timur.

(3) Dengan dibentuknya Kecamatan Bibida, maka wilayah Kecamatan Paniai Timur dikurangi dengan wilayah Kecamatan Bibida sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Pusat Pemerintahan Kecamatan Bibida sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di Desa Bibida.

Pasal 59

(1) Membentuk Kecamatan Bogobaida di wilayah Kabupaten Paniai, yang meliputi wilayah:

a. Desa Bogobaida;

b. Desa Nawipawo;

c. Desa Uwagi;

d. Desa Nomouwadide;

e. Desa Ipauwo;

f. Desa Youtadi.

(2) Wilayah Kecamatan Bogobaida sebagaimana dimaksud pada ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Aradide.

(3) Dengan dibentuknya Kecamatan Bogobaida, maka wilayah Kecamatan Aradide dikurangi dengan wilayah Kecamatan Bogobaida sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Pusat Pemerintahan Kecamatan Bogobaida sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di Desa Bogobaida.

Pasal 60

(1) Membentuk Kecamatan Tigi Timur di wilayah Kabupaten Paniai, yang meliputi wilayah:

a. Desa Damabagata;

b. Desa Watiyai;

c. Desa Kokobaya;

d. Desa Kopai I;

e. Desa Kopai II;

f. Desa Dakebo;

g. Desa Gakokebo;

h. Desa Edagotali.

(2) Wilayah Kecamatan Tigi Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Tigi.

(3) Dengan dibentuknya Kecamatan Tigi Timur, maka wilayah Kecamatan Tigi dikurangi dengan wilayah Kecamatan Tigi Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Pusat Pemerintahan Kecamatan Tigi Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di Desa Damabagata.

Pasal 61

(1) Batas wilayah Kecamatan-kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini dituangkan dalam peta sementara yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

(2) Peta batas wilayah yang pasti bagi masing-masing Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditetapkan dikemudian hari dengan Peraturan Pemerintah tersendiri.

Pasal 62

Pemecahan, penyatuan, penghapusan, serta perubahan nama dan batas Desa/Kelurahan dalam Kecamatan-kecamatan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah ini sepanjang tidak mengakibatkan perubahan batas wilayah Kecamatan, diatur dengan Peraturan Daerah sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 63

(1) Ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diatur oleh Menteri Dalam Negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Segala sesuatu yang berkenaan dengan dan sebagai akibat dari pembentukan 53 (limapuluh tiga) Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini diatur oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Irian Jaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan memperhitungkan kemampuan keuangan Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah Tingkat I Irian Jaya.

Pasal 64

Segala ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pembentukan dan perubahan batas Kecamatan dalam wilayah Daerah Tingkat I Irian Jaya yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 65

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di: Jakarta

pada tanggal 31 Oktober 1996

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 31 Oktober 1996

MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

ttd

MOERDIONO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1996 NOMOR 97


  © Copyright UNIPA - ANU - UNCEN PapuaWeb Project, 2002-2003.

honai/home page