logo Undang-2, dll. - Papuaweb - Laws, etc. honai/home page

UU 8/2008 (Kabupaten Dogiyai)


UU 8-2008
Direktorat Jenderal
Peraturan Perundang-undangan
Departemen Hukum dan HAM RI

Teks tidak dalam format asli.


LEMBARAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA


No. 8, 2008PEMERINTAH DAERAH. Wilayah. Provinsi Papua. Kabupaten/Kota.
Dogiyai. (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4807)


UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2008
TENTANG
PEMBENTUKAN KABUPATEN DOGIYAI
DI PROVINSI PAPUA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,


Menimbang: a. bahwa untuk memacu perkembangan dan kemajuan Provinsi Papua pada
umumnya dan Kabupaten Nabire pada khususnya serta adanya aspirasi yang
berkembang dalam masyarakat, perlu dilakukan peningkatan penyelenggaraan
pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan publik guna mempercepat
terwujudnya kesejahteraan masyarakat;
b. bahwa dengan memperhatikan kondisi geografis, kemampuan ekonomi, potensi
daerah, luas wilayah, kependudukan, dan pertimbangan aspek sosial politik,
sosial budaya, pertahanan, dan keamanan serta dengan meningkatnya beban tugas
dan volume kerja dalam bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di
Kabupaten Nabire, perlu dilakukan pembentukan Kabupaten Dogiyai di wilayah
Provinsi Papua;
c. bahwa pembentukan Kabupaten Dogiyai diharapkan akan dapat mendorong
peningkatan pelayanan dalam bidang pemerintahan, pembangunan, dan
kemasyarakatan, serta dapat memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi
daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b,
dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Dogiyai
di Provinsi Papua;


Mengingat:     1. Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20 dan Pasal 21
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian
Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom Di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2907);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4151);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4277);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4548);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);


Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:


Menetapkan:   UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN DOGIYAI DI PROVINSI
PAPUA.


BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik
Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.
2. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum
yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri
berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Provinsi Papua adalah Provinsi Irian Barat sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian
Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2907) jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor
135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151).
4. Kabupaten Nabire adalah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan
Kabupaten-Kabupaten Otonom Di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2907), yang merupakan kabupaten asal Kabupaten Dogiyai.


BAB II
PEMBENTUKAN, CAKUPAN WILAYAH,
BATAS WILAYAH, DAN IBU KOTA

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 2
Dengan Undang-Undang ini dibentuk Kabupaten Dogiyai di wilayah Provinsi Papua
dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.


Bagian Kedua
Cakupan Wilayah

Pasal 3
(1) Kabupaten Dogiyai berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Nabire yang
terdiri atas cakupan wilayah:
a. Distrik Kamu;
b. Distrik Mapia;
c. Distrik Sukikai;
d. Distrik Kamu Utara;
e. Distrik Sukikai Selatan;
f. Distrik Mapia Barat; dan
g. Distrik Kamu Selatan;
(2) Cakupan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta
wilayah yang tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Undang-Undang ini.


Pasal 4
Dengan terbentuknya Kabupaten Dogiyai, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,
wilayah Kabupaten Nabire dikurangi dengan wilayah Kabupaten Dogiyai sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3.


Bagian Ketiga
Batas Wilayah

Pasal 5
(1) Kabupaten Dogiyai mempunyai batas-batas wilayah:

a. sebelah utara berbatasan dengan Distrik Siriwo Kabupaten Nabire;
b. sebelah timur berbatasan dengan Distrik Paniai Barat Kabupaten Paniai;

c. sebelah selatan berbatasan dengan Distrik Mimika Barat Kabupaten Mimika; dan
d. sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat dan
Distrik Uwapa Kabupaten Nabire.
(2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta
wilayah yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.
(3) Penegasan batas wilayah Kabupaten Dogiyai secara pasti di lapangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Menteri Dalam
Negeri paling lama 5 (lima) tahun sejak diresmikannya Kabupaten Dogiyai.


Pasal 6
(1) Dengan terbentuknya Kabupaten Dogiyai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,
Pemerintah Kabupaten Dogiyai menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2) Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dogiyai sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua serta dilakukan dengan memperhatikan
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota di sekitarnya.


Bagian Keempat
Ibu Kota

Pasal 7
Ibu kota Kabupaten Dogiyai berkedudukan di Kigamani.


BAB III
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 8
(1) Urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Kabupaten Dogiyai
mencakup urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana diatur dalam peraturan
perundang-undangan.
(2) Urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dogiyai
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. pendidikan;
b. kesehatan;
c. lingkungan hidup;
d. pekerjaan umum;
e. penataan ruang;
f. perencanaan pembangunan;
g. perumahan;
h. kepemudaan dan olah raga;
i. penanaman modal;
j. koperasi dan usaha kecil dan menengah;
k. kependudukan dan catatan sipil;
l. ketenagakerjaan;
m. ketahanan pangan;
n. pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak;
o. keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
p. perhubungan;
q. komunikasi dan informatika;
r. pertanahan;
s. kesatuan bangsa dan politik luar negeri;

t. otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat
daerah, kepegawaian dan persandian;
u. pemberdayaan masyarakat dan desa;
v. sosial;
w. kebudayaan;
x. statistik;
y. kearsipan; dan
z. perpustakaan.
(3) Urusan pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dogiyai
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi urusan pemerintahan yang secara
nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai
dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.


BAB IV
PEMERINTAHAN DAERAH

Bagian Kesatu
Peresmian Daerah Otonom Baru dan
Penjabat Kepala Daerah

Pasal 9
Peresmian Kabupaten Dogiyai dan pelantikan Penjabat Bupati Dogiyai dilakukan
oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden paling lama 6 (enam) bulan setelah
Undang-Undang ini diundangkan. Bagian Kedua Pemerintah Daerah

Pasal 10
(1) Untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Dogiyai, dipilih
dan disahkan seorang Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan peraturan
perundang-undangan paling lama 1 (satu) tahun sejak terbentuknya Kabupaten
Dogiyai.
(2) Sebelum Bupati dan Wakil Bupati definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terpilih, untuk pertama kalinya Penjabat Bupati diangkat dari pegawai negeri
sipil dengan masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun dan dilantik oleh Menteri
Dalam Negeri atas nama Presiden berdasarkan usulan Gubernur.
(3) Pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pegawai yang
memiliki kemampuan dan pengalaman jabatan dalam bidang pemerintahan serta
memenuhi persyaratan untuk menduduki jabatan itu sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
(4) Menteri Dalam Negeri dapat menunjuk Gubernur Papua untuk melantik Penjabat
Bupati Dogiyai.
(5) Apabila dalam waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum
terpilih dan belum dilantik Bupati definitif, Menteri Dalam Negeri dapat
mengangkat kembali Penjabat Bupati untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya
paling lama 1 (satu) tahun atau menggantinya dengan penjabat lain sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
(6) Gubernur melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan fasilitasi terhadap
kinerja Penjabat Bupati dalam melaksanakan tugas pemerintahan, dan pemilihan
Bupati/Wakil Bupati.


Pasal 11
Pembiayaan pertama kali pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dogiyai
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dibebankan kepada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nabire sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga
miliar rupiah) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua sebesar
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).


Pasal 12
(1) Untuk menyelenggarakan pemerintahan di Kabupaten Dogiyai, dibentuk perangkat
daerah yang meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, dinas daerah, lembaga teknis daerah, dan unsur perangkat daerah yang
lain dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.
(2) Perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dibentuk oleh
Penjabat Bupati paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal pelantikan.


Bagian Ketiga
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pasal 13
(1) Pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dogiyai
dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2) Pengaturan tentang jumlah, mekanisme, dan tata cara pengisian keanggotaan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dogiyai sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
(3) Penetapan keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dogiyai
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh KPU Kabupaten
Nabire.
(4) Peresmian pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Dogiyai dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.


BAB V
PERSONEL, ASET, DAN DOKUMEN

Pasal 14
(1) Bupati Nabire bersama Penjabat Bupati Dogiyai menginventarisasi, mengatur,
dan melaksanakan pemindahan personel, penyerahan aset, serta dokumen kepada
Pemerintah Kabupaten Dogiyai.
(2) Pemindahan personel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling
lambat 6 (enam) bulan sejak pelantikan Penjabat Bupati.
(3) Penyerahan aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
paling lambat 3 (tiga) tahun sejak pelantikan Penjabat Bupati.
(4) Personel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi pegawai
negeri sipil yang karena tugas dan kemampuannya diperlukan oleh Kabupaten
Dogiyai.
(5) Pemindahan personel serta penyerahan aset dan dokumen kepada Kabupaten
Dogiyai difasilitasi oleh Gubernur Papua.
(6) Gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
selama belum ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Dogiyai dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja dari asal satuan kerja
personel yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(7) Aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) meliputi:

a. barang milik/dikuasai yang bergerak dan tidak bergerak dan/atau dimanfaatkan
oleh Pemerintah Kabupaten Dogiyai yang berada dalam wilayah Kabupaten Dogiyai;
b. Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Nabire yang kedudukan, kegiatan, dan
lokasinya berada di Kabupaten Dogiyai;
c. utang piutang Kabupaten Nabire yang kegunaannya untuk Kabupaten Dogiyai; dan
d. dokumen dan arsip yang karena sifatnya diperlukan oleh Kabupaten Dogiyai.
(8) Apabila penyerahan dan pemindahan aset serta dokumen sebagaimana dimaksud
pada ayat (7) tidak dilaksanakan oleh Bupati Nabire, Gubernur Papua selaku wakil
Pemerintah wajib menyelesaikannya.
(9) Pelaksanaan pemindahan personel serta penyerahan aset dan dokumen
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Gubernur Papua kepada Menteri
Dalam Negeri.


BAB VI
PENDAPATAN, ALOKASI DANA PERIMBANGAN,
HIBAH, DAN BANTUAN DANA

Pasal 15
(1) Kabupaten Dogiyai berhak mendapatkan alokasi dana perimbangan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
(2) Dalam dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah
mengalokasikan dana alokasi khusus prasarana pemerintahan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.


Pasal 16
(1) Pemerintah Kabupaten Nabire sesuai dengan kesanggupannya memberikan hibah
berupa uang untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten
Dogiyai sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) setiap tahun
selama 2 (dua) tahun berturut-turut.
(2) Pemerintah Provinsi Papua memberikan bantuan dana untuk menunjang kegiatan
penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Dogiyai sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima
miliar rupiah) setiap tahun selama 2 (dua) tahun berturut-turut.
(3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemberian bantuan
dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimulai sejak pelantikan Penjabat Bupati
Dogiyai.
(4) Apabila Kabupaten Nabire tidak memenuhi kesanggupannya memberikan hibah
sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah
mengurangi penerimaan dana alokasi umum Kabupaten Nabire untuk diberikan kepada
Pemerintah Kabupaten Dogiyai.
(5) Apabila Provinsi Papua tidak memenuhi kesanggupannya memberikan bantuan dana
sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah
mengurangi penerimaan dana alokasi umum Provinsi Papua untuk diberikan kepada
Pemerintah Kabupaten Dogiyai.
(6) Penjabat Bupati Dogiyai menyampaikan realisasi penggunaan hibah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati Nabire.
(7) Penjabat Bupati Dogiyai menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi
penggunaan dana hibah dan dana bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) kepada Gubernur Papua.


Pasal 17
Penjabat Bupati Dogiyai berkewajiban melakukan penatausahaan keuangan daerah
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.


BAB VII
PEMBINAAN

Pasal 18
(1) Untuk mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan daerah, Pemerintah dan
Pemerintah Provinsi Papua melakukan pembinaan dan fasilitasi secara khusus
terhadap Kabupaten Dogiyai dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak diresmikan.
(2) Setelah 7 (tujuh) tahun sejak diresmikan, Pemerintah bersama Gubernur Papua
melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Dogiyai.
(3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan acuan kebijakan
lebih lanjut oleh Pemerintah dan Gubernur Papua sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.


BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19
(1) Sebelum terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Penjabat Bupati Dogiyai
menyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Dogiyai untuk tahun anggaran berikutnya.
(2) Rancangan Peraturan Bupati Dogiyai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan setelah disahkan oleh Gubernur Papua.
(3) Proses pengesahan dan penetapan Peraturan Bupati Dogiyai sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.


Pasal 20
(1) Sebelum Kabupaten Dogiyai menetapkan peraturan daerah dan peraturan bupati
sebagai pelaksanaan Undang-Undang ini, semua peraturan daerah dan Peraturan
Bupati Nabire sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini tetap
berlaku dan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Dogiyai.
(2) Semua Peraturan Daerah Kabupaten Nabire serta Peraturan dan Keputusan Bupati
Nabire yang selama ini berlaku di Kabupaten Dogiyai harus disesuaikan dengan
Undang-Undang ini.


BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21
Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, semua ketentuan dalam peraturan
perundang-undangan yang berkaitan dengan Kabupaten Dogiyai harus disesuaikan
dengan Undang-Undang ini.


Pasal 22
Ketentuan lebih lanjut sebagai pelaksanaan Undang-Undang ini diatur dengan
peraturan perundang-undangan.


Pasal 23
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.


Disahkan di Jakarta
pada tanggal 4 Januari 2008
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Januari 2008
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA




TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA RI


      No. 4807(Penjelasan Atas Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 8)


PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2008
TENTANG
PEMBENTUKAN KABUPATEN DOGIYAI
DI PROVINSI PAPUA

I. UMUM


Provinsi Papua yang memiliki luas wilayah ± 309.934,40 km˛ dengan penduduk pada
tahun 2005 berjumlah ± 1.841.548 jiwa terdiri atas 20 (dua puluh) kabupaten dan
1 (satu) kota, perlu memacu peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dalam
rangka memperkukuh Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Kabupaten Nabire yang mempunyai luas wilayah ± 15.358,01 km˛ dengan jumlah
penduduk pada Tahun 2005 berjumlah 160.882 jiwa terdiri atas 17 (tujuh belas)
Distrik. Kabupaten ini memiliki potensi yang dapat dikembangkan untuk mendukung
peningkatan penyelenggaraan pemerintahan.
Dengan luas wilayah dan besarnya jumlah penduduk seperti tersebut di atas,
pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat belum sepenuhnya
terjangkau. Kondisi demikian perlu diatasi dengan memperpendek rentang kendali
pemerintahan melalui pembentukan daerah otonom baru sehingga pelayanan publik
dapat ditingkatkan guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.
Selanjutnya dengan memperhatikan aspirasi masyarakat yang dituangkan dalam
Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nabire Nomor 6/DPRD/2007
tentang Revisi Persetujuan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Nabire Nomor 14/DPRD/2005 tanggal 16 November 2005 tentang Persetujuan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nabire Terhadap Pemekaran Kabupaten Dogiyai
di Wilayah Provinsi Papua, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Nabire Nomor 7/DPRD/2007 tentang Revisi Persetujuan Keputusan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Nabire Nomor 16/DPRD/2005 tanggal 16 November 2005
tentang Keputusan Terhadap Kedudukan Ibukota Wilayah Pemekaran Kabupaten Nabire,
Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nabire Nomor 15/DPRD/2005
tanggal 16 November 2005 tentang Kesanggupan Pembiayaan Pemekaran Kabupaten
Dogiyai, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nabire Nomor
01/DPRD/2007 tanggal 4 Januari 2007 tentang Kesanggupan Dukungan Dana dari
Kabupaten Nabire (Induk) untuk Calon Pemerintah Kabupaten Dogiyai, Surat Bupati
Nabire Nomor 100/2253/SET tanggal 18 November 2005 Perihal Permohonan
Persetujuan Gubernur Provinsi Papua tentang Pembentukan Kabupaten Dogiyai,
Keputusan Bupati Nabire Nomor 169 Tahun 2006 tanggal 20 Desember 2006 tentang
Revisi Keputusan Bupati Nabire Nomor 242 Tahun 2005 tentang Persetujuan
Pembentukan Kabupaten Dogiyai, Keputusan Bupati Kabupaten Nabire Nomor 1 Tahun
2007 tanggal 4 Januari 2007 Tentang Kesanggupan Dukungan Dana dari Kabupaten
Nabire (Induk) untuk Calon Pemerintah Kabupaten Dogiyai, Keputusan Pimpinan
Dewan Perwakilan Rakyat Papua Nomor 9/PIMP-DPRP/2005 tanggal 22 Desember 2005
tentang Persetujuan Pemekaran/Pembentukan Kabupaten Dogiyai di Provinsi Papua,
Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Papua Nomor 037/DPRP/Tahun 2007 tanggal
13 Februari 2007 tentang Pemberian Dana Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Provinsi Papua Untuk Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan
Pemilihan Kepala Daerah Pertama Kali Bagi Calon Kabupaten Dogiyai, Surat
Gubernur Papua Nomor 135/2936/SET tanggal 22 November 2005 perihal Usulan
Pembentukan Kabupaten Dogiyai di Provinsi Papua, Surat Gubernur Provinsi Papua
Nomor 135/2940/SET tanggal 22 November 2005 tentang Dukungan Pembiayaan
Kabupaten Baru di Provinsi Papua, dan Surat Gubernur Papua Nomor 130/520/SET
tanggal 1 Maret 2007 Perihal Pemekaran 6 (enam) Daerah Otonom Baru di Provinsi
Papua.
Berdasarkan hal tersebut Pemerintah telah melakukan kajian secara mendalam dan
menyeluruh mengenai kelayakan pembentukan daerah dan berkesimpulan bahwa
pemerintah perlu membentuk Kabupaten Dogiyai.
Pembentukan Kabupaten Dogiyai yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Nabire
terdiri atas 7 (tujuh) distrik, yaitu Distrik Kamu, Distrik Mapia, Distrik
Sukikai, Distrik Kamu Utara, Distrik Sukikai Selatan, Distrik Mapia Barat, dan
Distrik Kamu Selatan. Kabupaten Dogiyai memiliki luas wilayah keseluruhan ±
4.237,4 km˛ dengan jumlah penduduk ± 51.805 jiwa.
Dengan terbentuknya Kabupaten Dogiyai sebagai daerah otonom, Pemerintah Provinsi
Papua berkewajiban membantu dan memfasilitasi terbentuknya kelembagaan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dan Perangkat Daerah yang efisien dan efektif sesuai
dengan kebutuhan dan kemampuan, serta membantu dan memfasilitasi pemindahan
personel, pengalihan aset dan dokumen untuk kepentingan penyelenggaraan
pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan mempercepat
terwujudnya kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Dogiyai.
Dalam melaksanakan otonomi daerah, Kabupaten Dogiyai perlu melakukan berbagai
upaya peningkatan kemampuan ekonomi, penyiapan sarana dan prasarana
pemerintahan, pemberdayaan, dan peningkatan sumber daya manusia, serta
pengelolaan sumber daya alam sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)

Lampiran peta cakupan wilayah yang digambarkan dengan skala 1:50.000 diterbitkan
oleh Pemerintah dan diserahkan kepada Pemerintah Daerah Provinsi Papua pada saat
peresmian sebagai daerah otonom baru.
Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)

Dalam rangka pengembangan Kabupaten Dogiyai khususnya guna perencanaan dan
penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat
pada masa yang akan datang, serta pengembangan sarana dan prasarana
pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan diperlukan adanya kesatuan
perencanaan pembangunan. Untuk itu, Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dogiyai harus
disusun secara serasi dan terpadu dalam satu kesatuan sistem Rencana Tata Ruang
Wilayah yang terpadu dengan Tata Ruang Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.

Pasal 7

Kigamani sebagai ibu kota Kabupaten Dogiyai berada di Distrik Kamu.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Peresmian kabupaten dan pelantikan Penjabat Bupati dapat dilakukan secara
bersamaan dan pelaksanaannya dapat dilakukan di ibu kota negara, ibu kota
provinsi, atau ibu kota kabupaten.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)

Penjabat Bupati Dogiyai diusulkan oleh Gubernur Papua dengan pertimbangan Bupati
Nabire.
Ayat (3)

Cukup jelas
Ayat (4)

Cukup jelas
Ayat (5)

Cukup jelas
Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 11

Pembebanan biaya pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dogiyai kepada
APBD Provinsi Papua dan APBD Kabupaten Nabire dilaksanakan secara proposional
sesuai dengan kemampuan keuangan masing-masing daerah sesuai dengan Keputusan
Bupati Nabire Nomor 1 Tahun 2007 tanggal 4 Januari 2007, Keputusan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nabire 01/DPRD/2007 tanggal 4 Januari 2007,
dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Nomor 037/DPRP/Tahun 2007 tanggal 13
Februari 2007.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)

Cukup jelas
Ayat (3)

Cukup jelas
Ayat (4)

Cukup jelas
Ayat (5)

Untuk mencapai daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan,
pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan digunakan pegawai, tanah,
gedung perkantoran dan perlengkapannya, serta fasilitas pelayanan umum yang
telah ada selama ini dalam pelaksanaan tugas Pemerintah Kabupaten Nabire dalam
wilayah calon Kabupaten Dogiyai.
Dalam rangka tertib administrasi, diperlukan tindakan hukum berupa penyerahan
personel, aset, dan dokumen dari Pemerintah Kabupaten Nabire kepada Pemerintah
Kabupaten Dogiyai.
Badan usaha milik daerah (BUMD) Kabupaten Nabire yang berkedudukan, kegiatan,
dan lokasinya berada di Kabupaten Dogiyai, diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten
Nabire kepada Pemerintah Kabupaten Dogiyai.
Dalam hal badan usaha milik daerah (BUMD) yang pelayanan/kegiatan operasionalnya
mencakup kabupaten induk dan kabupaten baru, pemerintah daerah yang bersangkutan
melakukan kerja sama.
Utang piutang yang penggunaannya dimanfaatkan untuk Kabupaten Dogiyai diserahkan
oleh Pemerintah Kabupaten Nabire kepada Pemerintah Kabupaten Dogiyai. Berkenaan
dengan pengaturan penyerahan tersebut perlu dibuat daftar inventaris.
Ayat (6)

Cukup jelas
Ayat (7)

Cukup jelas
Ayat (8)

Cukup jelas
Ayat (9)

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan hibah dalam ketentuan ini adalah pemberian sejumlah uang
yang besarnya didasarkan pada Keputusan Bupati Nabire Nomor 1 Tahun 2007 tanggal
4 Januari 2007 dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nabire
01/DPRD/2007 tanggal 4 Januari 2007.
Ayat (2)

Cukup jelas
Ayat (3)

Cukup jelas
Ayat (4)

Pengurangan dana alokasi umum adalah sebesar jumlah dana sesuai dengan
kesanggupan Pemerintah Kabupaten Nabire yang belum dibayarkan.
Ayat (5)

Pengurangan dana alokasi umum adalah sebesar jumlah dana sesuai dengan
kesanggupan Pemerintah Provinsi Papua yang belum dibayarkan.
Ayat (6)

Cukup jelas
Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas





  © Copyright UNIPA - ANU - UNCEN PapuaWeb Project, 2002-2008.

honai/home page